Heboh! Kepala BGN Nanik S. Deyang Ungkap Rencana Setop APBN untuk Program Makan Bergizi Gratis, Kok Bisa?

AKURAT BANTEN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar utama pemerintahan kini tengah bersiap menghadapi perombakan besar-besaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, baru saja membeberkan strategi tak terduga yang berpotensi mengubah total peta pendanaan program tersebut.

Dalam keterangannya di hadapan media, Nanik secara blak-blakan mengungkapkan komitmennya untuk melakukan efisiensi ketat demi mengurangi beban anggaran negara.

Tak main-main, BGN bahkan tengah menjajaki peluang untuk menghapus ketergantungan pada APBN, khususnya untuk wilayah-wilayah tertentu.

Bagaimana skema baru ini akan berjalan? Berikut adalah 4 gebrakan strategis yang disiapkan oleh Badan Gizi Nasional:

Baca Juga: Prabowo Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN, Tangis Haru Warnai Prosesi di Istana

1. Moratorium Total dan Penataan Ulang Dapur Operasional

Nanik menegaskan bahwa per hari ini, jumlah titik dapur operasional yang tercatat berdasarkan virtual account telah mencapai 27.877 titik.

BGN memutuskan untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara penambahan titik baru guna mengevaluasi efektivitas dapur yang sudah ada.

Kita hentikan dulu ke situ, kita akan tata. Kita mau lihat apakah dapur ini sudah melayani dengan tepat sesuai penerima manfaat, atau justru malah kelebihan, ujar Nanik dengan tegas.

Langkah ini diambil karena data internal menunjukkan distribusi dapur operasional saat ini masih terlalu menumpuk di wilayah Pulau Jawa.

Baca Juga: Prabowo Rombak Pimpinan BGN, Dadan Hindayana Dicopot Usai Evaluasi 1,5 Tahun, Nanik S Naik Jadi Kepala

2. Refocusing Penerima Manfaat: Sekolah Kaya Dicoret?

Gebrakan kedua menyasar ketepatan sasaran penerima bantuan gizi. BGN akan menyisir ulang data 63 juta target penerima manfaat.

Secara implisit, Nanik mengisyaratkan bahwa sekolah-sekolah dari kalangan mampu kemungkinan tidak lagi menjadi prioritas.

Menurutnya, anak-anak dari keluarga mapan secara logis sudah memiliki pemenuhan gizi yang baik di rumah masing-masing.

Oleh karena itu, intervensi gizi akan difokuskan penuh kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Baca Juga: Sempat Dibela Dadan Hindayana, 41 Dapur MBG Anak Pejabat DPRD Sulsel Tuai Sorotan, Aktivis Desak Audit Menyeluruh

3. Prioritas Kualitas Ketimbang Kuantitas di Tahun 2026

Memasuki tahun 2026, BGN mengubah arah kebijakan secara drastis. Pemerintah tidak lagi mengejar target kuantitas atau jumlah angka semata, melainkan fokus pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

Tim BGN akan diterjunkan untuk mengaudit seluruh dapur operasional guna memastikan semuanya berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku, termasuk mengelompokkan kapasitas dapur (3.000, 2.000, atau 1.000 porsi).

Baca Juga: Dadan Hindayana Jadi Tersangka, Tiyo Ardianto: Dari Awal Saya Bilang MBG Itu 'Maling Berkedok Gizi'

4. Mandiri Tanpa APBN: Gandeng CSR BUMN hingga Investor Asing

Ini adalah poin paling krusial sekaligus mengejutkan. Untuk wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), BGN berambisi penuh untuk menekan penggunaan uang negara.

Sebagai gantinya, pembiayaan dapur operasional di wilayah-wilayah terpencil akan dialihkan dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN, perusahaan swasta besar yang berinvestasi di daerah tersebut, hingga dana hibah luar negeri.

"Masa perusahaan besar yang berinvestasi di tempat itu tidak mau membikinkan dapur untuk masyarakat sekitar? Kan tidak mahal juga bagi mereka. Jadi, kita optimalkan CSR mereka," pungkas Nanik optimistis. (**)